KPK ke Kepala Daerah di Sumbar: Jangan Korupsi karena Balas Budi

Baca Juga

7 Jam Digarap Polisi, Kalaksa dan Bendahara BPBD Sumbar Dicecar 33 Pertanyaan

"Penyalahgunaan kewenangan itu di antaranya terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Mumpung sekarang belum kejadian, kita ingatkan agar jangan sampai tersangkut kasus korupsi. KPK tidak ingin datang untuk penangkapan," katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Baca Juga

Penyidik Polda Sumbar Lengkapi Berkas Kasus Polisi Tembak Mati DPO Judi

Dia mengapresiasi KPK yang memberikan pendampingan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ke depan, menurut dia, Pemprov Sumbar akan memperkuat pengawasan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Bappeda, Bakeuda, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, DPMPTSP, BKD dan Inspektorat.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto