JAKARTA, iNews.id - Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) ramai-ramai menandatangani petisi. Dalam petisi tersebut, mereka meminta penyetopan pemberian bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi jelang Pemilu 2024.
Selain soal bansos, diskusi yang dihadiri 29 ekonom itu juga menghasilkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para pasangan calon kandidat.
"Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi," ujar Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio dalam konferensi hasil diskusi yang bertema Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Selain itu, kata Syafii, catatan lainnya adah pengembalian kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan. Kemudian, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melakukan revisi terhadap 4 UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba," katanya.