JAKARTA, iNews.id - Lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 bernilai triliunan rupiah. Pengajuan dana segar ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024).
Adapun BUMN Karya yang meminta pemberian PMN bernilai jumbo pada tahun depan di antaranya, PT Hutama Karya (Persero) atau HK senilai Rp13,86 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI Rp2,96 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA Rp2 triliun.
Kemudian, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP Rp1,56 triliun, dan Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun.
Usulan dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu akan dialokasikan untuk pengerjaan beberapa proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur, termasuk menambah ekuitas perusahaan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung menuturkan, pengajuan PMN 2025 untuk BUMN karya merupakan tindak lanjut dari rapat kerja (raker) antara legislatif bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024 kemarin.