BOGOR, iNews.id - Platform media sosial TikTok tengah ramai dibicarakan, karena selain menjadi media sosial sekaligus sebagai platform jual beli atau social commerce melalui TikTok Shop. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, TikTok Shop hingga saat ini belum dikenakan pajak e-commerce, meski telah melaksanakan transaksi jual beli.
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu, Ihsan Priyawibawa menuturkan, TikTok terdaftar sebagai salah satu pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPNPMSE) sejak 2020 lalu. Artinya, TikTok bertugas sebagai pemungut, pelapor dan penyetor PPN atas barang dan jasa digital yang dijual di Indonesia atau jasa iklan.
“Jadi, TikTok melakukan setoran pajak terhadap aktivitas pemungutan PPN atas transaksi-transaksinya di Indonesia. Jadi orang Indonesia memanfaatkan jasa, sedangkan TikTok jadi pemungut PPN-nya,” ujar Ihsan dalam Media Gathering di Bogor, Selasa (26/9/2023).
Namun, Ihsan menolak untuk menjabarkan berapa besaran nilai pajak yang disetor oleh platform media sosial asal China tersebut.
“Kalau jumlah setoran TikTok ga bisa saya sebut,” tuturnya.
Sebelumnya, praktik jual-beli di TikTok dianggap mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, harga barang para pelaku UMKM kalah bersaing dengan yang dipasarkan melalui TikTok.
Pemerintah resmi menandatangani revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).
Dalam revisi aturan tersebut, social commerce seperti TikTok hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh melakukan transaksi langsung. Selain itu, platform sosial media dan e-commerce tidak boleh disatukan, hal tersebut untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.