Dia menilai, dalam perubahan Undang-Undang Keuangan, sektor perasuransian bisa disamakan dengan aturan perbankan agar lebih jelas kepemilikan asuransinya.
"Perubahan Undang-Undang Keuangan dimana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan Undang-Undang Perbankan supaya jelas yang memiliki asuransi tersebut, kalau menipu ya dihukum seperti di UU Perbankan," ucapnya.
Erick menyebut, persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun.
"Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022 karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan pensiunan tidak terbayarkan," tuturnya.