JAKARTA, iNews.id - Negara bakal hadir lewat Omnibus Law soal sertifikasi halal. Pemerintah akan memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikasi halal, terutama bagi UMKM.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam menyebut, kehadiran negara tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan menanggung biaya sertifikasi halal tersebut.
“Dalam pembuatan sertifikasi halal tersebut akan ada banyak kemudahan yang diberikan kepada UMKM. Selain pemerintah akan menanggung biaya pembuatan sertifikasi, pengurusannya pun cukup mudah. Pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online dan diproses hanya 17 hingga 21 hari saja,” kata Ibnu, Senin (12/10/2020).
Proses sertifikasi halal di Indonesia selama ini terlalu lama, yakni 93 hari. Bahkan, dalam prakteknya bisa lebih dari waktu yang ditetapkan. Ada pula yang tidak selesai-selesai. Lewat RUU Cipta Kerja kesulitan ini akan dipangkas.
Menurut Ibnu, hal ini akan membuat UMKM semakin mudah dalam pengurusan dan akhirnya mendapatkan sertifikasi halal dalam sebuah produk.