Erick pun mencontohkan soal pupuk, di mana sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk sudah nonsubsidi. Sisanya, sekitar 43 persen atau 47 persen pupuk yang masih disubsidi.
Namun subsidi yang diberikan pemerintah untuk pupuk meningkat dari Rp19 triliun menjadi Rp33 triliun. Padahal secara teori, kata dia, kalau pasarnya berkurang, maka nilai subsidi seharusnya semakin kecil.
"Makanya dengan digitalisasi, dengan satu data nasional, ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, habis kita," ungkapnya.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan data ini bertujuan supaya pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.