JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait transaksi agregat Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi agregat yang dimaksud adanya transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, dan masuk, yang di dalam proses melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double triple counting.
"Tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi Rp349 triliun. Sumber dari data ini adalah dari PPATK," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun, Selasa (11/4/2023).
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya bersama PPATK terus bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Kerja sama ini diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkeu dan PPATK, juga diselenggarakannya Forum Intelijen Joint Analysis Tripartit JAGADARA.
"Dan terlibat aktif dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU," tuturnya.