"Kurang lebih kami butuh dana Rp60 triliun untuk mengolah 4,7 juta ton seperti yang diperintahkan pemerintah," tuturnya.
Kebutuhan pendanaan ini merupakan bagian dari upaya Perum Bulog dalam mendukung program pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. Ia merinci jumlah tersebut mencakup biaya pembelian, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan stok beras selama tahun berjalan.
"Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita," kata dia.
Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menjelaskan pihaknya fokus untuk mendukung pengelolaan dan penyerapan beras. Salah satunya dengan dengan berkolaborasi dengan Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia) dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengelola 1,2 juta ton beras di sembilan lokasi strategis.
Selanjutnya, Bulog bekerja sama dengan Asosiasi Perbenihan, yang rencananya akan segera dilakukan kerja sama dengan asosiasi perbenihan mendukung pasokan beras yang berkualitas.