Awalnya, meski memiliki nilai investasi jumbo, megaproyek ini dipastikan tidak akan menggunakan APBN. Namun dalam perjalanannya, APBN dibutuhkan untuk melanjutkan penyelesaian proyek tersebut.
"Kereta cepat dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia ini diperlukan. Tapi kita tidak ingin beri beban pada APBN, jadi sudah saya putuskan kereta cepat itu tidak gunakan APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah," kata Jokowi pada 2015 lalu.
Keyakinan pemerintah didasarkan pada proposal hasil studi kelayakan dari China. Tertulis, China tidak meminta jaminan apa pun dari pemerintah untuk menggarap proyek tersebut. Dana pinjaman pun langsung dikucurkan tanpa harus melalui pemerintah.
Ini sangat berbeda dengan hasil studi kelayakan milik Jepang. Namun, implementasi hasil studi kelayakan tersebut berubah di tengah jalan.
Pada 1 September 2021, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengungkapkan, adanya pembengkakan biaya proyek KCJB dari semula 6,07 miliar dolar AS menjadi 8,6 miliar dolar AS. Estimasi penambahan biaya ini berdasarkan telaah dari konsultan pada November 2020.
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan penyebab utama bengkaknya biaya proyek KCJB bukan karena korupsi, tapi akibat mahalnya pembebasan lahan yang menyebabkan proyek ditunda hingga naiknya harga material proyek selama pandemi Covid-19.
Untuk membuat proyek tetap berjalan, akhirnya pada 6 Oktober 2021, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Erick menjelaskan, pemerintah menyepakati pembiayaan KCJB menggunakan APBN 2021 untuk mempercepat penyelesaian konstruksi KCJB. Pendanaan KCJB dalam skema penyertaan modal negara (PMN) perlu dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategi nasional (PSN). Sebab, sumber pendanaan lain seperti membuka opsi bagi investor di luar konsorsium KCIC tidak memungkinakan untuk dilakukan pemerintah.
Menurutnya, KCJB merupakan investasi di sektor konstruksi yang keuntungannya didapat dalam jangka waktu panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan ke mekanisme pasar saat ini. Pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembangunannya.
"Sama seperti saya meminta PMN untuk restrukturisasi, tetapi tidak perlu uang APBN, ya kita cari market, mekanisme pasar, cuma kereta cepat ini tidak mungkin pasar karena ini masih lama," ujar Erick.
Alasan lain, KCJB tidak semata business to business (B to B), namun ada program penugasan negara yang dijalankan BUMN Karya dalam konsorsium BUMN atau PT PSBI, sehingga pemberian PMN perlu dilakukan.
Sementara itu, Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya mengatakan, proyek pembangunan KCJB saat ini telah mencapai 79 persen. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan bisa beroperasi pada Desember tahun depan.
"Kami masih terus melakukan upaya percepatan pembangunan agar target operasional bisa terwujud dengan baik,” ucap Mirza saat dihubungi MNC Portal Indonesia, belum lama ini.