BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) angkat bicara soal polemik perizinan Meikarta. Perizinan megproyek yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu diduga terjadi suap menyuap.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum bisa memberikan keterangan soal posisi Pemprov Jabar soal proyek tersebut. Pasalnya, dia baru saja dilantik pada awal September lalu sehingga belum mengetahui secara persis pokok permasalahannya.
"Per hari ini, saya datanya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf-staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses pemberian informasi, kajian, review. Setelah itu didapat baru lah secara resmi kita akan memberikan pandangan terhadap Meikarta," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini di Bandung, Senin (22/10/2018).
Sebagai gubernur baru, kata Emil, dirinya belum memiliki pengetahuan secara mendalam terkait proyek pembangunan Meikarta. Dia menyebut, isu Meikarta sempat mengemuka saat Pemilihan Gubernur Jabar (Pilgub Jabar) meski perdebatannya keluar dari isu utama.
"Dalam mengambil keputusan tentu harus dengan kelengkapan data. Tapi yang pasti isu Meikarta ini domainnya adalah domain pidana suap menyuap, maka ini domainnya kewenangan KPK," katanya.