JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah berkomitmen secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan RUU PPRT dapat disahkan menjadi UU pada tahun ini.
Adapun aturan tersebut pertama kali diusulkan untuk dibentuk pada 2004. Menaker Ida mengatakan, sejak mendapatkan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT pada April 2023, Kemnaker langsung bergerak cepat membahas DIM tersebut.
“Sejak 5 April 2023, Kemnaker telah melakukan sejumlah pertemuan pembahasan, mulai dari konsolidasi internal Kemnaker, serap aspirasi, hingga pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK). Alhamdulillah, DIM telah selesai dibahas dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan Badan Legislasi DPR RI,” kata dia dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).
Menaker Ida menjelaskan, pembahasan DIM RUU PPRT dinilainya berjalan dengan cepat dan lancar meski dilakukan dalam waktu relatif singkat. Dia pun mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan DIM RUU PPRT secepat mungkin, serta berbagai stakeholders ketenagakerjaan yang telah memberikan masukan dalam serap aspirasi.
Sejumlah stakeholders yang terlibat dalam serap aspirasinya, yakni Jala PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Organisasi Masyarakat Sipil, LPK, LPPRT, Kadin, Apindo, SP/SB, praktisi, akademisi, dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan K/L.