Politikus Partai Golkar ini menyebut, langkah FREN dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil bagi investor publik, terutama jika tidak ada kompensasi atau solusi alternatif yang diberikan.
"Jika tidak, tindakan seperti ini hanya akan mencederai kepercayaan publik terhadap emiten dan pasar modal secara keseluruhan," ucapnya.
"Potensi kerugian tidak hanya dari nilai nominal yang hilang, tetapi juga dari kesempatan investasi jangka panjang yang sudah direncanakan," tuturnya.
Misbakhun mengatakan, pemegang saham dan waran FREN telah meminta untuk bertemu dengan Komisi XI DPR guna membahas masalah tersebut. Namun, saat ini DPR masih reses.
"Nanti saya akan bicarakan dengan pimpinan Komisi XI soal rencana RDP (Rapat Dengar Pendapat). Tapi mereka meminta waktu untuk bertemu saya selaku Ketua Komisi XI untuk memberikan informasi awal," ucapnya.