"Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tuturnya.
Jokowi menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ucapnya.
Jokowi menuturkan, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Ga akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tuturnya.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing. Selain itu, Kepala Negara menegaskan perlunya memperkuat Govtech yang terdapat berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, izin usaha, serta perpajakan.
Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi gapapa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," ucapnya.