JAKARTA, iNews.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Hal ini sekaligus mengikuti perkembangan perdagangan di platform digital yang begitu cepat.
"Jadi selama ini kan perkembangan perdagangan di platform digital begitu cepat, sehingga ada beberapa yang belum diatur, belum ditata, ini kita tata, kita atur," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Zulhas menambahkan, di sejumlah negara memang ada yang melakukan pelarangan terhadap social commerce. Sementara, di Indonesia akan dilakukan pengaturan.
"Kalau ada beberapa negara lain kan melarang, kita tidak. Kita mengatur agar bukan persaingan bebas, tetapi persaingan yang fair dan adil, itu garis besar garis tebalnya," tuturnya.
Dia juga menyebut, revisi Permendag 50/2020 dilatarbelakangi beberapa isu penting. Pertama, adanya peredaran barang yang tidak standar. Kemudian, adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing, dan masih lemahnya daya saing UMKM dan produk dalam negeri.