Para menteri dari empat negara yang hadir menegaskan bahwa kerja sama subkawasan tetap menjadi kunci untuk memastikan pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, BIMP-EAGA harus dapat beradaptasi dan gesit di tengah munculnya megatren seperti gangguan teknologi, perubahan iklim, maupun krisis multidimensi yang akan terjadi.
Belajar dari hasil Mid-Term Review (MTR) Vision 2025, BIMP-EAGA perlu menyusun Visi Pasca 2025 dengan elemen-elemen yang lebih komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang akan terjadi.
“Mengatasi tantangan ini akan membuka peluang bagi BIMP-EAGA untuk memaksimalkan kerja sama regional yang lebih luas, seperti RCEP dan IPEF, sebagai bagian dari agenda integrasi regional,” ucap Menko Airlangga.
Dia mengusulkan tiga elemen yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Visi Pasca 2025 yang meliputi peningkatan daya saing kolektif baru, pengembangan proyek berbasis aglomerasi yang bersifat subkawasan atau melibatkan semua wilayah, dan membangun subkawasan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Sementara itu, terkait progres legalisasi BIMP-FC yang akan berfungsi sebagai Sekretariat Bersama, para Menteri menyatakan persetujuan untuk mempercepat pendirian sekretariat tersebut guna mengoptimalkan potensi BIMP-EAGA.
Para Menteri mencatat usulan Brunei Darussalam untuk mendirikan Sekretariat Bersama di Bandar Seri Begawan, serta berkomitmen mempercepat konsultasi internal agar dapat segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Jadi saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah BIMP-FC,” ucap Menko Airlangga.