JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan buruh untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski begitu, peraturan tersebut harus diperbaiki dalam kurun waktu paling lama dua tahun.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, keputusan MK terkait perbaikan UU Cipta Kerja hanya masalah hukum formil saja.
"Di situ disebutkan mengenai pembentukan undang-undang, jadi direvisi sampai pembentukan UU itu memenuhi hukum formil," ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/11/2021).
Hariyadi menambahkan, alasan MK meminta perbaikan UU Cipta Kerja terkait dengan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Karena UU Cipta Kerja ini merangkum 78 UU atau Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12 tahun 2011 tersebut, kami lihat bahwa inilah yang dijadikan dasar hakim konstitusi untuk direvisi," kata dia.
Dia menyebut, secara substansial, sebenarnya tidak ada materi UU Cipta Kerja yang harus diubah.
"Terhadap materi itu tidak ada keberatan atau tidak ada keputusan yang mencabut. Kalau kita lihat, jadi ini direvisi diberikan waktu sampai 2 tahun untuk membereskan tadi, yang dianggap kurang tepat hukum formilnya," ucap Hariyadi.