JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bicara mengenai program asuransi wajib untuk motor dan mobil. Menurutnya, OJK masih menanti terbitnya Peraturan Pemerintah yang disetujui DPR.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) ini akan menjadi payung hukum pelaksanaannya.
“Seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Saat ini, aturan itu itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.
Ogi memaparkan salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.