WASHINGTON, iNews.id - Komite Senat meloloskan aturan yang melarang seluruh pegawai pemerintah menggunakan TikTok. Alasannya, aplikasi berbagi video itu asal China tersebut dikhawatirkan mencuri data pribadi pengguna.
Aturan tersebut diusulkan Senator Josh Hawley dan disepakati secara bulat di Komite. Dengan demikian, pengesahan tinggal menanti voting di tingkat Senat. Dengan adanya aturan itu, pegawai pemerintah AS dilarang memasang TikTok pada ponselnya.
Popularitas TikTok yang meluas di kalangan remaja AS membuat egulator dan senator khawatir data pribadi masyarakat AS jatuh ke tangan China. ByteDance selaku penyedia platform menyebut, 60 persen dari total 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS merupakan remaja berusia 16-24 tahun.
Aturan itu sudah disahkan oleh DPR AS pada awal minggu ini sebagai bagian dari stimulus di bidang pertahanan senilai 741 miliar dolar AS. Dalam voting itu, yang setuju mencapai 336 suara melawan 71 suara tak setuju.
Jika rancangan aturan itu disetujui Senat, maka kebijakan larangan untuk menggunakan TikTok resmi menjadi Undang-Undang. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompoe sebelumnya telah memperingatkan warga AS untuk hati-hati memakai TikTok.
Juru bicara TikTok, Jamie Favazza mengatakan, TikTok fokus mengembangkan bisnis di Amerika. Prioritas utama mereka saat ini yaitu mempromosikan perlindungan data pribadi kepada pengguna.
"Jutaan keluarga Amerika menggunakan TikTok sebagai hiburan dan sarana untuk berkreativitas, yang kami ketahui tidak menggunakan ponsel milik negara," katanya.