MOSKOW, iNews.id - Boris Mints adalah salah satu dari sedikit pengusaha kaya Rusia yang berbicara menentang invasi Rusia ke Ukraina. Dia juga berani bicara tentang presidennya, Vladimir Putin.
Menurut Mints, mayoritas orang terkemuka di negara itu memilih diam selama perang dan menghindari untuk mengkritik Kremlin karena mereka takut.
"Mereka semua takut," katanya, dikutip dari BBC, Jumat (12/8/2022).
Kremlin memiliki reputasi untuk menindak para pengkritik keras Putin. Bahkan, konten di saluran berita Rusia dikendalikan. Adapun protes tidak resmi juga telah dilarang di Rusia sejak 2014.
Mints menjelaskan, setiap orang yang secara terbuka mengkritik Putin memiliki alasan untuk khawatir tentang keselamatan pribadinya.
"Saya tidak punya niat untuk tinggal di sebuah shelter bom, seperti yang dilakukan Putin," ujarnya.
Taipan 64 tahun yang membangun kekayaannya melalui perusahaan investasi O1 Group, yang didirikan pada 2003, namun dijual pada 2018 ini mengatakan, di Rusia cara biasa untuk menghukum pengusaha karena intoleransi mereka terhadap rezim adalah dengan membuka kasus pidana palsu terhadap bisnisnya.
"Kasus pidana seperti itu tidak hanya akan berdampak pada pemilik bisnis itu sendiri, tetapi juga keluarga dan karyawannya," ucap dia.
"Setiap pemimpin bisnis yang independen dari (Putin) dipandang sebagai ancaman karena dia mungkin mampu membiayai oposisi atau memupuk protes, sehingga orang-orang itu dipandang sebagai musuh Putin dan juga musuh negara," imbuhnya.
Mints pernah mengalaminya setelah pertama kali berbicara secara terbuka menentang kebijakan Putin pada 2014 ketika Krimea dianeksasi dari Ukraina. Dia pun harus meninggalkan Rusia pada 2015 ke Inggris karena meningkatnya tindakan keras terhadap oposisi politik.
Dua tahun kemudian, mantan perusahaan investasi Mints O1 Group menemukan dirinya dalam konflik terbuka melawan Bank Sentral Rusia, dengan proses hukum dimulai di beberapa yurisdiksi yang berbeda.
"Ketika hal-hal seperti ini mulai terjadi, itu adalah sinyal yang jelas bahwa seseorang harus segera meninggalkan negara itu," ucapnya.