Dia berharap bahwa rencana izin impor KRL bekas dari Jepang segera mendapatkan izin dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Kita masih melakukan konsultasil dengan DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) agar nanti pelaksanaan impor ini mendapatkan izin dan bisa secara kompetensi dapat dilakukan, sehingga isu kekurangan kapasitas di 2023-2024 itu tidak ada lagi dan segera teratasi," katanya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melaporkan bahwa pertumbuhan pengguna kereta api dan KRL Commuter Line jauh lebih tinggi dibandingkan perhitungan awal dari PT KAI.
"Saya sudah rapat dengan KAI dan INKA memang kemarin ada koreksi dari KAI pertumbuhan peningkatan penumpang pasca Covid itu, KAI cukup konservatif, tapi ternyata hari ini peningkatan penumpang kereta jauh di atas prediksi yang ada di KAI," ucap Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/6/2023).
Dari data pertumbuhan traffic pengguna kereta, khususnya KRL Commuter Line, maka impor 12 rangkaian KRL dinilai perlu untuk memenuhi kebutuhan tahun ini dan tahun 2024. Sementara, dalam beberapa tahun kedepan rangkaian kereta api dan KRL nanti dipasok oleh INKA.
Adapun keputusan impor KRL bekas dari Jepang hingga hari ini belum menemui titik terang, apakah impor tersebut dapat dilakukan atau tidak.
Keputusan tersebut kini berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku ketua penanganan impor KRL bekas dari Jepang.