Kementerian ESDM menjelaskan alasan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembelian Pertalite tak kunjung rampung. (Foto: Dok. MPI)
Mochamad Rizky Fauzan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan alasan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 yang tak kunjung rampung. Adapun Perpres itu akan mengatur batasan pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menjelaskan, pihaknya memang telah menggodok revisi tersebut. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga Pertalite di awal September 2022.

Dengan begitu, kata Tutuka, pemerintah akhirnya akan memfokuskan aturan Perpres No 191 Tahun 2014 tanpa revisi, yakni hanya mengatur pembatasan pembeli BBM Solar subsidi.

"Kemudian diputuskan kenaikan harga (Pertalite), jadi tentang revisi itu kita jalankan dulu Perpres yang saat ini ada, jadi bukan yang revisi tapi Perpres 191 yang ada, itu solar," ujar Tutuka di JCC Senayan, Jakarta, dikutip, Kamus (22/9/2022).

Dia menilai, jika implementasi Perpres juga sangat besar dampaknya kepada pengendalian konsumsi BBM subsidi yang diprediksi kuotanya akan habis sebelum akhir tahun.

Selain itu, Tutuka menyebutkan peran Kementerian ESDM dalam penggodokan revisi Perpres No 191 Tahun 2014 sudah selesai. Dia mengungkap, prosesnya butuh melibatkan kementerian dan lembaga lain.

"Kalau yang revisi itu kan kita tugas kita sudah selesai, kita mengajukan untuk (mengatur) JBKP, tapi kan prosesnya pastinya lebih kompleks karena sudah dinaikan harganya, bukan di kami lagi," ucapnya.

Tutuka mengatakan, pemerintah bersama BPH Migas dan aparat keamanan tetap mengusahakan pengendalian penyaluran BBM subsidi hanya kepada yang berhak. Terlebih, melarang industri besar mengonsumsi Solar.

Namun, ketika ditanya kemungkinan revisi Perpres No 191 Tahun 2014 urung dilakukan karena kenaikan harga Pertalite, Tutuka belum bisa mengungkap lebih rinci mengenai hal tersebut.

"Kalau itu belum bisa dikatakan sekarang, terus terang. Makanya kita sampaikan tugas kita sudah disampaikan bahwa itu adalah penting kita lakukan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tutuka juga berkomentar mengenai upaya PT Pertamina (Persero) menerapkan uji coba pembatasan pembelian Pertalite untuk mobil sebanyak 120 liter per hari di seluruh SPBU.

Dia mengungkapkan, upaya tersebut menggunakan payung hukum BPH Migas, bukan berdasarkan revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

"Pembatasan yang dengan saat ini disalurkan kan dengan peraturan BPH Migas paling, supaya bisa dikurangi. Tapi kalau dengan revisi Perpres kita enggak tahu," ucapnya.


Editor : Aditya Pratama

BERITA TERKAIT