Tutuka mengatakan, pemerintah bersama BPH Migas dan aparat keamanan tetap mengusahakan pengendalian penyaluran BBM subsidi hanya kepada yang berhak. Terlebih, melarang industri besar mengonsumsi Solar.
Namun, ketika ditanya kemungkinan revisi Perpres No 191 Tahun 2014 urung dilakukan karena kenaikan harga Pertalite, Tutuka belum bisa mengungkap lebih rinci mengenai hal tersebut.
"Kalau itu belum bisa dikatakan sekarang, terus terang. Makanya kita sampaikan tugas kita sudah disampaikan bahwa itu adalah penting kita lakukan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tutuka juga berkomentar mengenai upaya PT Pertamina (Persero) menerapkan uji coba pembatasan pembelian Pertalite untuk mobil sebanyak 120 liter per hari di seluruh SPBU.
Dia mengungkapkan, upaya tersebut menggunakan payung hukum BPH Migas, bukan berdasarkan revisi Perpres No 191 Tahun 2014.
"Pembatasan yang dengan saat ini disalurkan kan dengan peraturan BPH Migas paling, supaya bisa dikurangi. Tapi kalau dengan revisi Perpres kita enggak tahu," ucapnya.