"Karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect, satu sisi menurunkan harga tiket. Kedua, adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi, kalau dikenakan pajak maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia itu malah diperbaiki di luar negeri," kata dia.
Komponen pembentuk harga tiket pesawat yang juga sedang dalam kajian pemerintah adalah menurunkan harga avtur. Pasalnya, saat ini harga avtur hanya di monopoli oleh Pertamina, sehingga harganya kurang kompetitif.
Belum lagi, disebutkan Menhub untuk setiap transaksi avtur dibebankan pula pajak PPN. Fenomena ini yang menurutnya tidak terjadi pada industri penerbangan di luar negeri, sehingga kerap tarif penerbangan ke luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan penerbangan ke destinasi wisata dalam negeri.
"Kalau itu bisa diperbaiki maka ada penurunan avtur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket," tuturnya.
Terakhir, yang tengah dikaji oleh pemerintah terkait pengenaan PPN di dunia penerbangan. Selain pengenaan PPN terhadap pembelian avtur, ada juga PPN yang dibebankan kepada penumpang atas pembelian tiket.
"PPN itu dibebankan pada avtur dan penumpang, di beberapa negara itu tidak terjadi. Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak lain," ucapnya.