Kementerian BUMN mengikuti arahan pemerintah terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. (Foto: Antara)
Suparjo Ramalan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN mengikuti arahan pemerintah terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. Adapun kenaikan harga tersebut memang menjadi kebijakan pemerintah. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, kebijakan menaikkan harga Pertalite dan Solar berada di tangan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setidaknya, ketiga kementerian tersebut berwenang menetapkan besaran harga Pertalite dan Solar. 

Sementara itu, Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya operator atas kebijakan pemerintah terkait dengan bahan bakar tersebut. 

"Enggak tahu dong, Pertamina kan hanya operator. Ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomian, itu yang mengatur," ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/8/2022). 

Arya menambahkan, Pertamina sebagai operator bakal mengikuti penugasan yang diberikan pemerintah.

"Kalau kita kan operator cuma ditugaskan negara, kita ikut saja," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan, kenaikan harga BBM perlu dilakukan, lantaran menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Tercatat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp502 triliun hingga akhir tahun ini. Namun, harga minyak dunia terus meningkat di tingkat global.

"Angkanya semua sedang dihitung, kita sedang siapkan angkanya. Kita sudah rapat beberapa kali," ucap Susiwijono.


Editor : Aditya Pratama

BERITA TERKAIT