JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan menempatkan dana APBN kepada bank jangkar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dana itu kemudian disalurkan oleh bank jangkar kepada bank-bank yang mengalami kekurangan likuiditas akibat restrukturisasi kredit.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bank jangkar atau yang disebut sebagai Bank Peserta nantinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriterianya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional.
Bank Peserta akan menyalurkan dana penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana. Syarat Bank Pelaksana harus sehat dan telah melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan kredit modal kerja tambahan kepada debitur atau BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan.
"Sementara Bank Pelaksana atau bank umum konvensional dan bank umum syariah yang telah menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit, menyampaikan proposal kepada Bank Peserta terkait restrukturisasi yang akan dilakukan dengan menyebutkan dana yang dibutuhkan, tenor, kondisi likuiditas, dan posisi kepemilikan surat berharga," ucap Sri Mulyani, Senin (18/5/2020).
Dalam PP 23/2020, Bank Pelaksana harus memiliki SBN, Deposito, Sertifikat, dan Sukuk Bank Indonesia, termasuk syariah, yang belum direpokan yang porsinya tidak lebih dari 6 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK).