Sri Lanka krisis pasokan, pasar gelap BBM bermunculan. (Foto: Reuters)
Iqbal Dwi Purnama

KOLOMBO, iNews.id - Sri Lanka saat ini sedang berjuang di tengah krisis ekonomi dan pasokan bahan bakar. Di tengah krisis tersebut, muncul pasar gelap bahan bakar minyak (BBM). 

Akshant, bukan nama sebenarnya, tampak seperti pengemudi tuk tuk (kendaraan sejenis bajaj), namun dia adalah penjual BBM di pasar gelap Sri Lanka. 

"Ini lebih menguntungkan daripada menjadi pengemudi tuk tuk," kata pria 59 tahun itu dari balik kemudi, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (6/8/2022). 

Dia menjual BBM di lingkungan yang tenang di Kolombo, dengan menggunakan kendaraan roda tiga tersebut. 

"Kalau saya beli bensin 5 liter, saya bongkar 3 liter dan jual ke orang lain," ujarnya. 

Dia mengaku mendapatkan untung dari penjualan BBM selama beberapa bulan terakhir. Adapun harga satu liter bensin di SPBU sekitar 450 rupee Sri Lanka atau Rp18.500, tapi dia menjualnya seharga 2.500 hingga 3.000 rupee atau setara Rp103.000 hingga Rp124.000 per liter.

"Pelanggan saya adalah pengendara sepeda motor dan pengemudi tuk tuk. Pemilik kendaraan lain tidak membeli dari saya karena mereka membutuhkan 50-60 liter. Saya tidak bisa memberi mereka sebanyak itu," ucapnya. 

Sementara itu, jutaan orang Sri Lanka saat ini sedang berjuang di tengah krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara mereka. Kas negara kehabisan cadangan devisa dan tidak punya cukup uang untuk impor penting seperti bahan bakar.

"Kami harus menunggu tiga sampai empat hari untuk mendapatkan bahan bakar dan kami hanya bisa mendapatkan 2.500 rupee setiap kali. Itu tidak cukup. Jadi, beberapa orang akan menurunkan bahan bakar dari kendaraan mereka dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Saya juga sudah mulai melakukannya," tutur Akshant.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu secara resmi mengalami gagal bayar setelah gagal melakukan pembayaran bunga utang pada Mei lalu. Kejatuhan ekonominya telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan dengan melonjaknya biaya hidup dan kekurangan bahan bakar dan obat-obatan.

Menurut Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera, impor bahan bakar akan dibatasi selama 12 bulan ke depan.

Namun bagi orang-orang seperti Akshant, kenaikan inflasi dan kekurangan bahan bakar telah menyebabkan peluang ekonomi. Kliennya adalah penduduk lokal yang memiliki cukup uang tetapi tidak punya waktu untuk mengantre. Mereka rela membayar lebih untuk bahan bakar dengan harga tinggi, daripada menghabiskan berhari-hari mengantre dan tertidur di jalan.

Perdagangan bahan bakar ilegal menyebar di ibukota komersial Kolombo dan bagian lain negara itu, di mana BBM didistribusikan melalui sistem penjatahan. Semua pengendara wajib mendaftarkan kendaraannya ke pemerintah untuk mendapatkan tiket bahan bakar nasional.

Setelah diverifikasi, setiap kendaraan akan diberikan kode QR tertentu yang dapat digunakan untuk membeli bahan bakar di SPBU. Setiap kode QR dilengkapi dengan kuota mingguan untuk bahan bakar dan jumlahnya berbeda sesuai dengan jenis kendaraan.

Misalnya, pengemudi tuk tuk bisa mengisi tangki mereka dengan bahan bakar hingga 5 liter di SPBU setiap minggunya. Pengendara dengan kendaraan yang lebih besar dialokasikan kuota yang lebih besar.

"Sistem QR diperkenalkan karena kebutuhan bahan bakar harian tidak dapat dipenuhi," tulis Wijesekera, dalam akunnya di Twitter pekan lalu.

Meskipun menggunakan sistem penjatahan, antrean panjang tetap ada di luar SPBU.

"Kadang-kadang, tidak ada bahan bakar di gudang. Jadi, kita harus menunggu dalam antrean sampai datang. Bisa sehari, dua hari, atau tiga hari. Selama waktu itu, kami harus tetap di dalam mobil, makan makanan kami di sana dan menunggu," kata sopir travel Frank Joseph Alvis.

"Sangat panas. Anda tidak bisa menyalakan AC karena tidak ada bahan bakar," imbuhnya.

Saat antrean bergerak maju, Alvis akan mendorong vannya alih-alih menyalakan mesin untuk menghemat bahan bakar sebanyak mungkin. Seperti banyak pengemudi di Sri Lanka, dia tidak mampu membeli bahan bakar mahal yang dijual di pasar gelap dan harus mengantre setiap minggu.

"Ini adalah krisis terburuk. Bahkan selama Perang Saudara, kami tidak memiliki masalah bahan bakar," ujarnya, merujuk pada pemberontakan yang terjadi pada 1983 hingga 2009.

Pada Senin (1/8/2022), sistem kode QR diterapkan di seluruh SPBU Sri Lanka. Operator didorong untuk memastikan setiap plat nomor kendaraan sesuai dengan di National Fuel Pass-nya.

"Pendistribusian BBM akan diprioritaskan untuk SPBU yang sudah mengadopsi sistem QR. Sistem akan dipantau untuk mengecek jumlah pengguna QR (kode) dari stok yang didistribusikan ke SPBU," kata Kementerian Tenaga dan Energi dalam keterangannya.

Menurut beberapa pengemudi, sistem kode QR secara ketat membatasi alokasi bahan bakar dan mempersulit penyimpanan untuk penjualan ilegal. Namun, mungkin ada cara untuk menghindari kebijakan tersebut.

"Saya mendapatkan satu tangki penuh bensin dengan memberikan uang tambahan kepada seorang pekerja di stasiun," ucap Akshant.

Dia menambahkan, "Beberapa pengemudi bus juga melakukan bisnis yang sama saat membeli bahan bakar diesel. Mereka membelinya, membongkarnya dan menjualnya dengan harga lebih tinggi."

Pemerintah menyadari perdagangan bahan bakar ilegal dan berupaya untuk menghilangkannya. Menurut Kementerian Tenaga dan Energi Sri Lanka, pelanggar berulang dapat memiliki kode QR yang ditangguhkan dan menghadapi tindakan hukum. Di Kolombo, banyak SPBU memasang tanda untuk mencegah malpraktik.

"Bensin hanya boleh dipasok langsung ke tangki bahan bakar kendaraan di gudang Lanka IOC dengan segera. Dilarang menjual bensin dari gudang Lanka IOC ke dalam kaleng, wadah, atau botol," bunyi tulisan di dispenser bahan bakar di salah satu pompa bensin milik perusahaan energi Lanka IOC.

Namun, beberapa orang menemukan cara untuk melakukan perdagangan BBM ilegal.

"Pemilik SPBU tidak tahu tentang bisnis uang tambahan ini. Itu antara staf dan pengemudi," kata Akshant.



Editor : Jujuk Ernawati

BERITA TERKAIT