Tujuannya, mendorong peran daerah untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakatnya. Alokasi DAK fisik perpustakaan yang disiapkan Kemenkeu pada tahun 2019 mencapai Rp300 miliar dan meningkat Rp150 miliar pada 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, program DAK dihentikan sementara waktu dan hanya tersisa Rp74 miliar. Sebagian besar penggunaan DAK menyasar pada pembangunan gedung fasilitas perpustakaan. Sisanya, diperuntukkan pengadaan koleksi, perabot layanan, dan kebutuhan TIK.
Modernisasi layanan perpustakaan yang diminta Bappenas dan Kemenkeu juga sejalan dengan yang diaspirasikan oleh Komisi X DPR-RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual pada Kamis (17/9/2020), Komisi X meminta agar pengembangan perpustakaan di daerah harus betul-betul memperhatikan berbagai aspek, salah satunya mengusung konsep modern yang dapat menarik antusiasme pengunjung dan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.
“Perpustakaan di daerah harus dibangun modern dengan desain menarik. Fasilitas TIK juga harus menunjang, termasuk koleksi buku-bukunya. Masyarakat, terutama para milenial betah berada di perpustakaan,” ujar Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin.
Ditambahkan Anggota Komisi X lainnya, Putra Nababan, yang berharap pengembangan perpustakaan daerah tidak sebatas pada bangunan fisik (gedung), melainkan juga aspek sumber daya manusia pengelola perpustakaan. Putra beranggapan SDM pengelola perpustakaan di kota-kota besar jauh lebih siap dibandingkan dengan yang di daerah. "Jadi, tidak ada salahnya Perpusnas menggandeng pihak lain yang secara kualitas SDM-nya lebih baik,” kata Putra.