"Holtikultura itu ada hambatan tapi sebenernya itu kita tidak ada kekhawatiran karena toh akan kita cabut kok. Karena kita akan sesuai dengan keputusan WTO untuk itu. Tapi kan itu masih di dalam list mereka (AS)," ucapnya.
Jika fasilitas GSP dicabut maka sebanyak 3.547 tarif yang mendapat keringanan bea masuk ke AS akan hilang. Hal tersebut tentu akan membuat neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit semakin tertekan.
"Dampaknya negatiflah ya pasti karena dikenakan tarif. Kalau GSP-nya hilang kan jadi itunya tinggi. Banyak, ada 3.547 tarif lain yang mengandung konsekuensi itu," kata Enggar.
Untuk itu, pemerintah berusaha melobi USTR pada akhir Juli mendatang dengan mengirimkan delegasi ke AS sesuai dengan undangannya. Pemerintah telah mempersiapkan pertemuan tersebut dengan melakukan beberapa rapat agar dapat mematangkan bahan untuk melobi USTR.
Selain Indonesia, terdapat dua negara lain yang tengah dikaji oleh AS untuk dicabut GSP-nya yaitu Brasil dan Kazakhtan. Tak hanya persiapkan bahan, pemerintah juga menghitung fasilitas lainnya yang bisa Indonesia dapatkan selain GSP tersebut.
"Kita harus menghitung apa yang kita bisa dapatkan selain dari fasilitas GSP itu sendiri. Karena kalau fasilitas GSP-nya dicabut itu akan memberikan dampak pada ekspor kita," tuturnya.