Biayai Program Infrastruktur, Pemerintah Putar Otak Cari Rp5.000 Triliun

Isna Rifka Sri Rahayu
Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id - Pembiayaan infrastruktur masih menemui kendala karena ada sekitar Rp5.000 triliun yang tidak bisa ditanggung pemerintah. Hal ini membuat pemerintah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan, hingga kini pihaknya tidak merekomendasikan pemerintah untuk menambah utang baru agar bisa menambal kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, BI dan pemerintah terus berembuk untuk mencari skema pendanaan baru.

"Rasanya kita tidak sampai sejauh itu ya (menambah utang)," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat pembiayaan infrastruktur membutuhkan Rp6.000 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp1.000 triliun selama lima tahun atau Rp240 triliun tiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lima tahun ke depan kita memiliki gap pembiayaan dari kebutuhan kita Rp5.000 triliun. Besarnya setara dengan aset lima bank BUMN," kata dia.

Editor : Ranto Rajagukguk
Artikel Terkait
Makro
18 hari lalu

Breaking News: BI Rilis Aturan Baru Beli Dolar AS, Kini Dibatasi Maksimal 50.000 per Bulan

Nasional
18 hari lalu

BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen di Maret 2026

Nasional
19 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.389 Triliun per Januari 2026

Nasional
29 hari lalu

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 151,9 Miliar Dolar AS per Februari 2026, Ini Penyebabnya

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal