JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 18 Provinsi bersedia menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah perihal ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2021. SE tersebut berisikan tentang standar upah minimum tahun depan yang tidak naik alias.
Ida mengatakan, hingga Selasa malam tadi (28/10/2020) sudah ada 18 provinsi yang bersedia mengikuti SE tersebut. Dari pemantauan hingga Selasa kemarin, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UMP tahun 2021.
Mayoritas provinsi menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menaker. "Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 tepatnya pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UMP tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan terkait SE tersebut," ujar Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Adapun daerah yang akan mengikuti SE Menaker, yaitu:
1.Jawa Barat (Jabar)
2. Banten
3. Bali
4. Aceh
5. Lampung
6. Bengkulu
7. Kepulauan Riau
8. Bangka Belitung
9. Nusa Tenggara Barat
10. Nusa Tenggara Timur
11. Sulawesi Tengah
12. Sulawesi Tenggara
13. Sulawesi Barat
14. Maluku Utara
15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Timur
17. Kalimantan Tengah
18. Papua
Dia juga memberikan alasan, kebijakan tersebut ditempuh karena melihat banyak perusahaan yang tidak bisa memenuhi atau menaikan UMP karena masih terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan untuk tidak menaikan UMP 2021 menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.