JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan hak keuangan dan fasilitas bagi direktur eksekutif dan direktur manajemen pelaksana Kartu Prakerja. Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang ditetapkan dan diundangkan pada 20 Juli. Dalam Perpres tersebut, Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan program Kartu Prakerja.
"Hak keuangan direktur eksekutif sebesar Rp77.500.000,” bunyi pasal 2 ayat 2 huruf a, dikutip Minggu (26/7/2020).
Besaran hak keuangan lima direktur lainnya juga diatur dalam Perpres tersebut. Direktur Operasi Rp62 juta, Direktur Teknologi Rp58. juta, Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebesar Rp54,25 juta.
"Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47.000.000. Kemudian gaji Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp 47.000.000,” bunyi kutipan pasal 2 ayat 2 huruf b, c, d, e, f.