JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan mengecek ulang data untuk penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty. Langkah tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak melalui potensi basis pajak dan mengejar penerimaan lain, termasuk dari cukai.
“Kita akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi XI, baik follow up tax amnesty, potensi pajak atau penerimaan lain, termasuk dari cukai,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (8/6/2021).
Saat ini, panitia kerja (Panja) Penerimaan dan Menkeu telah menyetujui target penerimaan perpajakan di tahun depan mencapai Rp1.499,3 triliun sampai Rp1.528,7 triliun. Target ini mencapai 8,37 persen sampai 8,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2022.
Ketua Panja Penerimaan Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengantisipasi berbagai faktor risiko dan ketidakpastian. Hal itu dimaksudkan agar target pendapatan negara untuk tahun ini maupun 2022 dapat tercapai.
"Pemerintah harus mengangtisipasi risiko, sehingga pencapaian target negara untuk thn 2021 dan 2022 dapat tercapai," kata Fathan.
Dia menambahkan, Panja Penerimaan juga meminta pemerintah untuk menindaklanjuti data tax amnesty yang dilakukan pada 2016-2017 lalu. Selanjutnya, pemerintah juga diminta melanjutkan pengenaan pajak pada perusahaan digital.
"Panja Penerimaan meminta pemerintah agar memaksimal data Tax Amnesty tahun 2016 dan Informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak," ujar Fathan.