Maka dari itu, Presiden Joko Widodo atas pertimbangan saran kementerian terkait memutuskan bahwa rekomendasi serta pengaturan impor garam industri diserahkan tanggung jawabnya ke Kemenperin.
"Saya tegaskan lagi Gapmmi itu punya data kebutuhan per perusahaan berapa, tidak ngarang-ngarang atau melebih-lebihkan. Dan itu pernah diverifikasi oleh Kemenperin setiap perusahaan butuh berapa dan itu ada verifikasinya. Bahkan, beberapa tahun yang lalu pernah diverifikasi Sucofindo dan sudah jelas (datanya)," ujarnya.
Gapmmi memastikan terbitnya PP murni permintaan para pelaku usaha industri dan sebaga upaya mempertahankan kinerja sektor industri.
"Ini pure karena permohonan dari para pelaku industri terkait kelangkaan garam. Itu saya tidak melihat unsur politik sama sekali karena memang benar-benar sesuai kebutuhan. Makanya kalau garam ini sebenarnya data kebutuhan itu sudah sangat jelas sekali. Tidak ada kira-kira tidak ada rekayasa sehingga saya sangat yakin ini murni karena ekonomi," ucapnya.