Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 Kementerian/Lembaga (K/L) lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.
Sebelumnya, dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2023, Sri Mulyani mengatakan, anggaran sebesar Rp1.060 triliun atau 57,6 persen dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ini dimanfaatkan salah satunya untuk perlinsos, petani, dan UMKM berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta," tuturnya.
Tidak hanya itu, bantuan ternak sebesar Rp235,3 miliar, bantuan alsintan sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun.
"Belanja ini juga termasuk untuk pendidikan, berupa program Indonesia Pintar Rp11,1 triliun, BOPTN Rp5,1 triliun, Program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun," katanya.
Kemudian, anggaran ini mencakup juga belanja infrastruktur untuk pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp3,2 triliun, Bandungan Lolak Rp1,97 triliun, Sodetan Kali Ciliwung dengan total biaya Rp1,15 triliun, tol Tebing Tinggi-Indrapura Sumatera Utara sebesar Rp3,06 triliun.
Lalu, Bendungan Sepaku Semoi Kalimantan Timur Rp556 miliar, dan SPAM Semarang Barat dengan biaya Rp224 miliar, Tol Cibitung-Cilincing Rp9,56 triliun, Bendungan Cipanas Jawa Barat Rp2,03 triliun, dan SPAM Regional Mebidang Sumatera Utara Rp715,5 miliar.