Dia menegaskan, praktik mafia tanah berhubungan dengan praktik korupsi, perampasan tanah yang mengakibatkan konflik agraria, praktik mafia mengakibatkan adanya pungutan liar (pungli) di tengah-tengah masyarakat. Upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut dinilai kurang.
Dari segi kepastian hukum, penindakan penegak hukum terhadap masalah ini juga belum maksimal. Menurutnya, kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah daerah menjadi penghalang. Padahal, indikator dari keberhasilan hukum terhadap permasalah mafia agraria adalah berkurang konflik agraria di masyarakat dan kembali hak-hak tanah masyarakat.
"Penindakannya seperti apa itu? Nah ukuran keberhasilan dari kepastian hukum yang mengurangi mafia tanah itu adalah berkurangnya konflik agraria, kemudian konflik-konflik agraria yang lama terjadi akibat praktik mafia tanah itu diselesaikan, direvisi, dan dikembalikan hak-hak masyarakatnya," ujar Iwan.
Sebab itu, pemulihan hanya bisa dilakukan apabila BPN berupaya dengan sungguh-sungguh memperbaiki internalnya, sehingga konflik agraria bisa menurun dan angka perampasan tanah tidak terjadi di kemudian hari.
"Aparat BPN harus merefleksi mendalam terhadap sistem yang selama ini membuat mafia tanah marak. Lalu kerja-kerja konkret terhadap penghukuman atau penindakan terhadap aktor internal di dalam BPN itu sendiri yang praktik mafia tanah," kata Iwan.