JAKARTA, iNews.id - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai salah satu instrumen untuk melakukan transformasi secara ekonomi. Pasalnya, dengan UU Cipta Kerja ini, birokrasi yang bertingkat dan aturan yang tumpang tindih akan dipangkas seluruhnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan UU Cipta Kerja, seluruh perizinan yang memberatkan investasi dipangkas. Hal ini diharapkan mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di lapangan serta pencegahan pada korupsi.
“Dengan Omnibus Cipta Kerja kami sederhanakan tentu diharapkan pungli turun sama kurangi melakukan pencegahan korupsi dan muda untuk memulai,” ujar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Salah satu contohnya, penyederhanaan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mendapatkan izin kapal biasanya dilakukan berhari-hari, namun kini diubah menjadi satu hari saja.
“Penyederhanaan di KKP ada 16 perizinan dari 24 perizinan kini diubah menjadi 1 hari perizinan. Selanjutnya untuk izin-izin di sektor perikanan didelegasikan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ucapnya.