JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memastikan upaya merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) tetap memperhatikan kepentingan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sesuai aturan, sektor usaha untuk skala usaha tersebut tidak dapat diganggu gugat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tidak bisa membuka sektor usaha yang dicadangkan untuk UMKM Koperasi (UMKM-K) kepada investor asing.
"Saya mau mengatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan ada bidang usaha kecil dan mikro dibuka untuk asing," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, keberadaan UMKM dilindungi hukum. Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM), penanaman modal asing (PMA) wajib melakukan usaha sedikitnya Rp10 miliar.
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI, pemerintah mengeluarkan empat bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM-K dari DNI yaitu industri warung internet, pengupasan umbi-umbian, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda. PMA dan PMDN boleh masuk ke sektor ini, namun harus bermitra dengan UMKM-K.