“Kalau bisa lebih cepat dari target pada 2021 akan lebih baik karena penerimaan negara dari cukai berkontribusi kedua setelah pajak,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, dalam diskusi Weekly Forum bertajuk Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara melalui Kebijakan Cukai di Gedung SINDO Jakarta.
Dalam PMK 146 Tahun 2017 tersebut, pemerintah menyederhanakan tingkatan (layer) tarif cukai rokok secara bertahap sampai 2021. Dari 2018 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahun berturut-turut menjadi 10, 8, 6, dan terakhir lima layer pada 2021.
Pada 2017, tarif cukai rokok mencapai 12 layer. Amir mengatakan, layer yang terlalu banyak memungkinkan pelaku industri mengurangi sedikit produksinya untuk menghindari tarif yang lebih tinggi, sehingga penerimaan negara dari cukai kurang optimal. Selain penyederhanaan struktur tarif, Amir juga meminta pemerintah mengekstensifikasi penerimaan barang yang dikenakan cukai, misalnya plastik dan limbah kendaraan bermotor.
Ekonom INDEF, Aviliani, mengatakan, penyederhanaan layer akan memudahkan para pelaku usaha mengalkulasi kewajibannya. Di sisi lain, penerimaan negara lebih optimal dari struktur tarif sederhana. Dia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan agar tidak ada perubahan ketika peraturan sudah disepakati bersama.
“Kalau tarifnya lebih sederhana, mereka bisa menghitung sendiri kewajibannya, sehingga tidak perlu menyewa konsultan pajak lagi yang mungkin biayanya lebih besar dari jumlah yang akan dibayar ke negara,” kata Aviliani.