Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan Covid-19. Komitmen pemerintah ditunjukkan melalui refocusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran PEN 2021 menjadi sebesar Rp744,77 triliun.
“Refocusing ini akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan Bantuan Sosial Tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, serta meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah,” tutur Airlangga.
Keberlangsungan sektor usaha juga tetap menjadi fokus utama pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Per 20 Agustus 2021, program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp419,78 triliun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan BPD.
Khusus untuk UMKM, telah disalurkan kredit sebesar Rp241,48 triliun atau 57,53 persen dari total penyaluran kredit. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan BPUM dan Bantuan PKL, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun. Terkini, pemerintah juga meluncurkan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program lain.
Dukungan tambahan dalam menjaga daya beli juga diberikan melalui Program Kartu Prakerja. Program ini telah diberikan kepada 2,7 juta penerima efektif dengan total insentif sebesar Rp6,47 triliun sepanjang Semester I 2021 di 514 kabupaten/kota.
“Mengingat potensi dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga 2022, pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN tahun depan. Alokasi anggaran PEN di 2022 adalah Rp321,2 triliun. Alokasi ini berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung percepatan investasi, pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Investasi yang dikelola LPI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru. Pemerintah juga akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp60 triliun di 2021 untuk mendukung optimalisasi LPI bagi perekonomian,” ucap Airlangga.
Dalam kesempatan yang baik tersebut juga hadir secara virtual Bapak Presiden RI Joko Widodo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Deputy Chairman and Chief Executive Officer UOB Group Wee Ee Chong, dan Presiden Direktur PT UOB Indonesia Hendra Gunawan.