Oleh karena itu, Darmin saat ini masih melakukan diskusi dengan pengusaha, untuk membuktikan bahwa relaksasi DNI tidak akan berdampak kepada UMKM. Ia juga menambahkan, apabila terbukti relaksasi DNI merugikan UMKM, pihaknya bersedia untuk mengevaluasi kembali.
"Ya kalau punya bukti (relaksasi DNI merugikan UMKM) kasih, kita akan kaji bersama-sama. Tidak sendirian. Sehingga kita akan duduk bersama setelah sosialisasi, setelah itu bagaimana hasilnya? Itu yang akan kita naikan ke presiden," kata Mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla sebelumnya menilai, keputusan relaksasi DNI ini dapat berpotensi melemahkan industri UMKM di Indonesia. "Relaksasi DNI ini dapat mengakibatkan pelemahan pengusaha UKM, apalagi pada sektor-sektor yang dibuka 100 persen penanaman modal asing,” kata Afifuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/11/2018).