Ditemui di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi menjabarkan, dalam UU Pemda setidaknya akan ada 12 pasal yang direvisi atau dicabut.
"Yang kedua, UU Administrasi Negara. Ini juga mau enggak mau dievaluasi. Karena berkaitan dengan proses perizinan juga diatur di situ," ujarnya.
Elen menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan kedua UU ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ketika kewenangan sudah disepakati dan mengimplementasikan di perizinan sektor itu mudah," ucap dia.