JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa penyusunan APBN 2023 tahun depan diperlukan proses yang cukup panjang. Salah satunya terkait pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan postur dan indikasi dari pagu setiap Kementerian/Lembaga.
"Hari ini, kami di kabinet membahas kerangka ekonomi makronya, yakni proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya, serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Sri Mulyani menambahkan, kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang kemudian menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar, serta tekanan pada sektor keuangan. Hal-hal tersebut dinilainya akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global.
"Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen, yang tadinya diprediksi 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank Dunia juga merevisi dari angka 4,4 persen ke 3,5 persen, kemudian WTO meramalkan pertumbuhan ekonomi akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1 hingga 3,7 persen," kata dia.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebut dari sisi inflasi justru akan mengalami kenaikan. Bank Dunia memperkirakan inflasi di negara-negara advanced akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen, sedangkan di negara-negara emerging akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen.