Kedua, Tulus khawatir langkah tersebut menimbulkan paradigma yang keliru di masyarakat bahwa merokok dianggap membantu pemerintah dan BPJS supaya tidak defisit. Padahal, argumen ini sesat pikir. "Para perokok merasa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa," kata Tulus.
Ketiga, lanjut Tulus, kebijakan tersebut bisa berpotensi seolah-olah pemerintah berharap industri untuk menggenjot produksi rokok. Dengan kata lain, pemerintah berharap jumlah masyarakat yang sakit akibat rokok makin banyak.
"Padahal, data membuktikan bahwa salah satu jenis penyakit yang dominan diderita pesien BPJS adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok.
Oleh karena itu, agar kebijakan menyuntik BPJS dengan cukai rokok tidak menjadi kebijakan yang menyesatkan bahkan kontra produktif," kata Tulus.
Oleh karena itu, dia meminta pemerinah untuk mengerem produksi rokok skala besar. Pemerintah harus berani memoratorium produksi rokok. Bila perlu menurunkannya. Kenaikan produksi rokok sama saja menambah risiko bagi BPJS.