JAKARTA, iNews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk tahun 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pemutakhiran survei dan perbaikan data masyarakat, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data desil.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
BPS diketahui mendapat pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp6.476.751.392.000 atau sekitar Rp6,4 triliun. Namun, menurut Amalia, anggaran tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan BPS untuk menjalankan berbagai program secara optimal.
“Pagu 2027 dalam nota keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kami. Supaya bisa berjalan optimal kami minta tambahan,” kata Amalia.
Pada 2026, BPS mendapatkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk operasional dan seluruh program, termasuk perbaikan DTSEN atau penetapan desil masyarakat.
Pemutakhiran data desil menjadi perhatian karena data tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah.
BPS menilai pemutakhiran diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.