“Saya tidak menyangka bahwa pernyataan itu akan tersebar luas. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi,” kata Sofyan.
Sementara itu, Rismon Sianipar tetap melanjutkan langkah hukum dengan melaporkan Presiden Jokowi ke Polda DIY atas dugaan menyebarkan berita bohong. Laporan itu merujuk pada pernyataan Jokowi tahun 2017 di Fakultas Kehutanan UGM, di mana ia menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya.
Namun dalam klarifikasinya pada Juni 2025, Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Presiden Jokowi.
“Saya saat itu bukan dosen pembimbing, baik akademik maupun skripsi. Jadi informasi itu tidak benar,” ujar Kasmujo.
Atas dasar ini, Rismon meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, seorang presiden sebagai simbol moralitas bangsa tidak seharusnya menyampaikan informasi yang keliru kepada publik.
“Presiden harus jujur. Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal etika dalam bernegara,” ujar Rismon.
Meski isu mengenai ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat, klarifikasi dari pihak UGM dan permintaan maaf dari mantan rektor diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang serta menjaga marwah institusi pendidikan dari kepentingan politik.