JAKARTA, iNews.id - Pakar Kepemiluan Titi Anggraini mengatakan kasus Harun Masiku diawali ketidakpatuhan sistem pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Persoalan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pemilu proporsional terbuka yang mengutamakan suara terbanyak serta adanya indikasi favoritisme dari elite politik.
Titi menjelaskan terdapat dua masalah di kasus Harun Masiku, yakni ketidakpatuhan pada sistem Pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dan pemaksaan calon legislatif (caleg) favorit.
“Pertama begini kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia, namanya Nazaruddin Kiemas ini adiknya Pak Taufik Kiemas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan suara yang diberikan kepada Nazaruddin Kiemas dianggap tetap sah tapi dihitung untuk suara partai sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi,” kata Titi dalam program Interupsi bertajuk 'Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka' yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan ketika sudah ada hasil pemilu, otomatis suara Nazaruddin Kiemas tidak bisa dihitung lagi. Sehingga, didapatkan data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 yang bernama Riezky Aprilia. Sementara, perolehan suara Harun Masiku di urutan 6 dari total 8 caleg.
“Tiba-tiba kemudian diajukan lah uji materi ke Mahkamah Agung, ada putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai,” katanya.
Kemudian, kata Titi, PDIP tiga kali bersurat ke KPU agar menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Surat pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Hasto Kristiyanto, surat kedua ditandatangani oleh Yasonna Laoly dan Hasto.