"Anak-anak Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan siklus kekurangan gizi dan anemia yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap virus corona," kata pria yang akrab disapa dr Yuri itu.
Agus menambahkan, dengan berhentinya aktivitas Posyandu karena pandemi Covid-19, maka pemantauan gizi anak terganggu, dan sebagai otoritas kesehatan di Indonesia, Kemenkes harus membuat terobosan. “Tidak cukup pantauan dilakukan melalui WhatsApp group seperti yang dilakukan saat ini oleh otoritas kesehatan,” ujarnya.
Pengamat dan aktivis kesehatan DR Dr Tubagus Rachmat Sentika, SpA, MARS, mengapresiasi tekad pemerintah dalam menurunkan angka stunting yang menjadi salah satu indikator masalah gizi anak Indonesia. Namun, Rachmat mengkritisi kurangnya infrastruktur regulasi di Kementerian Kesehatan dalam penanganan masalah stunting secara menyeluruh.
Meskipun Kemenkes telah menerbitkan aturan tentang Tata Laksana Gangguan Gizi Akibat Penyakit melalui Permenkes 29 tahun 2019, namun implementasinya masih belum berjalan dengan baik.
“Aturan tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui survailans dan penemuan kasus oleh Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan selanjutnya bila ditemukan gangguan gizi baik gizi buruk, gizi kurang, kurus, alergi atau masalah medis lainnya harus diberikan Pangan Khusus Medis khusus (PKMK),” kata Deputi Menko PMK periode 2014-2016 itu.