Selama proses pengaduan, Amriadi menerangkan, dia pun telah menyampaikan beberapa bukti-bukti, perkara itu memang adanya unsur pidana. "Kejadian ini dilaporkan ke Polsek kemudian Polresta Kendari, ditangani tetapi dihentikan prosesnya karena alasannya tidak ada unsur pidana," kata Amriadi.
"Kali ini kita dampingi ibu dan anak datang dari Kendari melaporkan atas penghentian tersebut kepada Karowasidddik, kita sudah mendapat angin segar dan menyampaikan peristiwa pidana ada, pada saat kejadian, peristiwa ada, kejadian ada dan inilah yang kami sampaikan," ujarnya.
Senada, Ketua Bidang Data dan Informasi RPA Perindo, Kenzo Farel menegaskan, dia tetap berjuang mencari keadilan bagi Maryani. Sekaligus menginginkan perkara susu kedaluwarsa ini diproses kembali oleh pihak berwajib.
Menurutnya, siapa pun warga negara harus mempunyai hak yang sama di mata hukum sehingga pihak berwajib seharusnya mengusut perkara ini secara tuntas. "Dalam hal ini RPA Perindo berusaha mendampingi ibu Maryani dan mencari keadilan bagi korban, kami menduga kasus ini berusaha mengondisikan sehingga kasus ini selesai," kata Kenzo Farel.
"Kami datangi Karowasidddik supaya kasus ini bisa berlangsung dikawal seyogyanya bagi kami tidak ada perbedaan rakyat jelata dan mempunyai uang, kami akan kawal terus," tuturnya.
Sebagai informasi, RPA Perindo mendampingi Maryani (40) membuat pengaduan ke Bareskrim Polri dengan merujuk pada laporan di Polresta Kendari register nomor perkara LP Lap Dua/ 315/VII/2022/SPKT pada Mei 2022 lalu.