Sorotan ini muncul setelah Nikita meraih kemenangan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan dokter kecantikan Reza Gladys.
Pada 27 Agustus 2026, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding Nikita dalam perkara nomor 1000 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya mewajibkan Nikita dan asistennya, Mail Syahputra, membayar ganti rugi kepada pihak Reza Gladys.
Bagi Rieke, putusan banding tersebut menjadi perkembangan hukum yang relevan untuk diuji dalam proses PK, meski tidak otomatis membuktikan putusan pidana Nikita keliru.
Rieke menegaskan, yang ia minta bukan agar PK Nikita langsung dikabulkan, melainkan agar seluruh fakta dan bukti yang relevan diperiksa secara utuh.
“Ini bukan permintaan mengabulkan PK, tetapi memastikan seluruh fakta hukum yang relevan wajib dipertimbangkan,” ujar Rieke.
Ia kemudian menyampaikan pesan yang menjadi sorotan dalam pernyataannya.
“Jangan biarkan hukum bertentangan dengan fakta. Jangan biarkan prosedur mengalahkan keadilan substantif,” pungkasnya.